Artikel

Pemerintah Salah, Tunda Tender Wimax

HostingCentre.com, Praktisi telekomunikasi dan informatika, Onno W Purbo menilai pemerintah telah melakukan kesalah menunda tender "wimax", teknologi telekomunikasi berbasis protokol internet (VoIP), yang dijadwalkan akan dilakukan pada bulan Maret tahun ini. "Pemerintah seharusnya meneruskan rencana membuka tender, dengan kembali membuka frekuensi 3,5 MHz untuk penggelaran layanan wimax," kata Onno di Jakarta, Minggu (11/3).

Menurut Dosen ITB ini, mempercepat pembukaan layanan wimax bisa mengatasi kendala mahalnya biaya telekomunikasi di tanah air. Layanan VoIP juga menjadi bagian dari layanan telekomunikasi generasi ke empat (4G) berbasis internet dengan piranti lunak kode sumber terbuka (opensource). "Dengan demikian biaya komunikasi akan jauh lebih murah dibanding saat ini," ujar Onno.

Dicontohkan, seseorang menghabiskan biaya pulsa seluler untuk berkomunikasi sekitar Rp300 per bulan, maka dengan layanan telekomunikasi yang VoIP seperti komunitas RT/RW Net hanya Rp150.000 per bulan dengan pemakaian tidak terbatas dalam sehari. "Dengan Rp150.000 akses inernet bisa dilakukan 24 jam, tanpa harus mengeluarkan pulsa tambahan," tegasnya.

Menurutnya, dari sisi teknologi saat sudah sangat memungkinkan menggelar wimax, namun masih terkendala berbagai faktor antara lain belum adanya penomoran."Nomor telepon masih dikuasai atau dimiliki operator, berbeda dengan di sejumlah negara lain nomor dimiliki konsumen," katanya.

Onno juga beranggapan penundaan tender wimax oleh pemerintah untuk memproteksi layanan 3G yang digelar operator menelan biaya sangat besar. "Pemerintah itu sebenarnya mau berteman dengan rakyat atau bermusuhan, padahal kondisi riil di lapangan kita sudah siap dengan teknologi ini," ujarnya.

Terkait dengan operator yang saat ini telah memberikan layanan VoIP, Onno menjelaskan dalam jangka panjang jasa operator hanya layanan serat optik-nya saja. "Seiring dengan "next generation network" ini semuanya sudah tersedia secara cuma-cuma. Teknologi 4G layanan itu tidak bisa dibendung," tegasnya.

Ia mengutarakan, secara regulasi layanan telekomunikasi berbasis VoIP secara gratis ini tidak melanggar regulasi."Kepmenhub Nomor 21/Tahun 2001, pasal 60, intinya, cuma butuh izin menteri kalau layanan ini dikomersialkan kepada masyarakat," tegas Onno.
 

Sumber: Antara